FPRB Sukoharjo Perkuat Kolaborasi Hadapi Kekeringan, Karhutla, dan Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Sukoharjo, 7 Agustus 2026 — Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukoharjo menggelar pertemuan untuk memperkuat koordinasi, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana hidrometeorologi.

Pertemuan yang berlangsung di Damar Resto Sukoharjo, Jumat (7/8/2026) tersebut menjadi ruang bersama bagi unsur FPRB, BPBD, organisasi masyarakat, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi kebencanaan sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.

Dalam pemaparannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 hingga Agustus telah tercatat sekitar 40 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sukoharjo.

Selain karhutla, sejumlah wilayah seperti Bulu, Tawangsari, dan Weru juga menghadapi persoalan kekeringan. Penanganan jangka pendek telah dilakukan melalui dropping air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk penanganan jangka panjang, upaya penyediaan sumber air terus dilakukan melalui pembangunan sumur dengan dukungan berbagai pihak. Di wilayah Kamal, pembangunan sumur melalui kerja sama dengan pihak ketiga telah selesai. Sementara di Alasombo, Weru, pembangunan sumur mendapat dukungan Lazis Jateng dan PMI turut mendukung melalui program pipanisasi.

Dalam diskusi, Dewan Pengarah FPRB, Widodo, menyampaikan bahwa FPRB masih membutuhkan penguatan, terutama dari sisi regulasi dan kelembagaan.

Menurutnya, penguatan diperlukan agar FPRB memiliki bentuk kelembagaan yang lebih jelas, tata kelola yang baik, serta mampu bekerja secara lebih operasional. Dari sisi sumber daya manusia, FPRB telah melibatkan berbagai unsur pentahelix, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis.

Penguatan juga diperlukan dalam hal kerja sama dengan stakeholder, pendanaan, serta penyusunan tata kelola organisasi. Pembagian bidang atau koordinator dan penyusunan SOP administrasi dinilai penting agar FPRB dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam mendukung pengurangan risiko bencana.

Ketua FPRB Kabupaten Sukoharjo, Sunardi, menekankan pentingnya memahami perkembangan regulasi kebencanaan dan memperkuat koordinasi dengan para ahli serta pihak terkait.

Sementara itu, Dewan Pengarah 3 yang juga ketua Perkumpulan Disabilitas SEHATI Sukoharjo, Edy Supriyanto, menyampaikan bahwa regulasi terkait FPRB masih dalam proses pembahasan. Perkembangan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah juga terus bergerak melalui proses konsultasi.

Dalam konteks tersebut, FPRB memiliki peran penting sebagai ruang konsultasi dan koordinasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas relawan di lapangan. Edy Supriyanto juga menyampaikan berbagai program yang sedang dikembangkan, termasuk aksi antisipasi bencana secara inklusif di Desa Tegalmade, Laban, dan Gadingan, yang diharapkan dapat menjadi desa percontohan.

Selain itu, Renstra dan Renja FPRB telah memasuki tahap penyusunan draft. Beberapa rancangan regulasi juga tengah menjadi perhatian, antara lain terkait disabilitas, relawan, dan FPRB.

Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Edy Supriyanto menyampaikan bahwa di wilayah Gadingan mulai muncul tanda-tanda kekurangan air. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemanfaatan sumur dalam dapat berdampak terhadap ketersediaan sumber air di lingkungan permukiman.

Karena itu, selain pembangunan sumur, FPRB mendorong pengembangan program panen air hujan, sumur resapan, dan biopori.

Warsini, dari Proklim yang sekaligus pengurus FPRB. menyampaikan pentingnya mengintegrasikan pembangunan sumber air dengan konservasi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah “Setiap 1 sumur dalam diupayakan diimbangi dengan 4 sumur resapan.”

Usulan tersebut diharapkan dapat didorong melalui Musrenbang maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Program penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu meningkatkan daya resap tanah dan menjaga sumber air. Destana didorong untuk mengembangkan program penanaman pohon serta melibatkan masyarakat sebagai pelaksana konservasi lingkungan.

Pertemuan juga membahas pentingnya gerakan penghijauan sebagai bagian dari mitigasi kekeringan dan perubahan iklim.

Program penanaman pohon yang telah berjalan perlu terus dikembangkan dengan pemetaan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Beberapa jenis tanaman yang menjadi pembahasan antara lain kayu putih, duwet, beringin, dan jenis tanaman konservasi lainnya.

BPBD Kabupaten Sukoharjo juga telah melakukan koordinasi dengan Perhutani terkait rencana penanaman pohon di kawasan perbatasan antara hutan rakyat dan hutan pemerintah. Perhutani telah memberikan persetujuan dan selanjutnya akan dipersiapkan bibit tanaman untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, peserta juga mendorong penguatan literasi dan edukasi kebencanaan, khususnya mengenai kekeringan di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo.

BPBD dan FPRB diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan lintas sektor yang melibatkan Dinas Pertanian, DPUPR, DPMD, pemerintah desa, serta stakeholder lainnya untuk membahas pengelolaan air, pembangunan sumur, konservasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya air juga perlu didukung regulasi dan panduan yang jelas agar pembangunan sumur dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pertemuan FPRB Sukoharjo menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, relawan, serta organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan daerah.

Kekeringan dan karhutla bukan hanya persoalan saat bencana terjadi, tetapi merupakan tantangan yang harus diantisipasi sejak dini melalui konservasi lingkungan, pengelolaan air yang berkelanjutan, edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“Bersama Hadapi Kekeringan, Karhutla, dan Ancaman Bencana Hidrometeorologi. Bersatu dalam Kolaborasi, Bergerak untuk Sukoharjo yang Tangguh.”